Minggu, 06 Mei 2018

POTRET PENDIDIKAN INDONESIA BELUM MERATA

Peringatan Hardiknas 2018 ini mengusung tema “Menguatkan Pendidikan, Memajukan Kebudayaan”. Lalu seperti apa kekuatan pendidikan di Indonesia? Apakah perkembangan pendidikan sudah sesuai dengan apa yang direncanakan atau malah sebaliknya? Permasalahan pendidikan memang masih sering terjadi di Indonesia. Akhir-akhir ini masalah edukasi dan segala macam seluk beluknya, yang kita ketahui menjadi masalah yang 'kronis' dan tidak kunjung usai. Data UNICEF tahun 2016 sebanyak 2,5 juta anak Indonesia tidak dapat menikmati pendidikan lanjutan yakni sebanyak 600 ribu anak usia sekolah dasar (SD) dan 1,9 juta anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP).  Pendidikan di sini melibatkan berbagai pihak, antara lain murid, guru, dan penyelenggara pendidikan lain yang terlibat.

Data menyebutkan, sebanyak 47,3 persen responden menjawab tidak bersekolah lagi karena masalah biaya, kemudian 31 persen karena ingin membantu orang tua dengan bekerja, serta 9,4 persen karena ingin melanjutkan pendidikan nonformal seperti pesantren atau mengambil kursus keterampilan lainnya. Mereka yang tidak dapat melanjutkan sekolah ini sebagian besar berijazah terakhir sekolah dasar (42,1 persen) maupun tidak memiliki ijazah (30,7 persen). Meski demikian, rencana untuk menyekolahkan anak ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ternyata cukup besar, yakni 93,9 persen.

Hal ini didukung oleh statement Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy menyatakan Pentingnya penguatan pendidikan dan kebudayaan juga merupakan respons terhadap pembangunan infrastruktur yang dilakukan Presiden Jokowi. Karena, menurutnya, pembangunan infrastruktur harus dibarengi dengan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Selain itu, masih banyak sistem pendidikan di Indonesia yang perlu diperbaiki untuk mencapai tujuan  Menguatkan Pendidikan.  Karena pandangan terhadap pendidikan belum bisa dikatakan merata. Kasus yang baru saja ramai diperbincangakan yakni Ujian Nasional yang dirasa menyulitkan dan merumitkan sebagian siswa. Protes pun sempat dilakukan dengan membanjiri kritikan di akun media sosial Kemendikbud. Karena tidak semua sekolah memenuhi standar pendidikan. Belum lagi sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan Ujian Nasional juga perlu ditindaklanjuti kembali.

Seperti yang kita ketahui bahwa kondisi peserta didik di tiap daerah itu berbeda-beda apalagi yang tinggal di perkotaan dengan di pelosok desa. tingkat kualitas pemahaman mereka berbeda dan juga tingkat SDM di daerah tersebut. Bahkan soal ujian yang mereka dapatkan, tingkat kesulitannya sama, padahal belum tentu soal yang mereka dapatkan itu telah diajarkan kepada gurunya, sedangkan gurunya yang lebih mengetahui atas kondisi peserta didiknya masing-masing. Guru lebih memilih dijadikan sebagai batas sampai dimanakah kemampuan para peserta didik di setiap masing-masing daerah, dan tidak sampai disitu saja kita juga harus memperhatikan dan memberikan pemerataan SDM yang baik dan berkualitas kepada daerah yang kita ketahui tingkat nilai UN peserta didik tersebut.

Pendidikan merupakan proses yang terus menerus. Artinya, pendidikan harus tetap berjalan tanpa berhenti. Sebagai warga negara Indonesia, sudah menjadi kewajiban untuk menuntut ilmu. Namun, lagi – lagi masalah pendidikan ada pada biaya. Potret klasik tidak meratanya pendidikan di Indonesia selain putus sekolah memang masalah ekonomi. Padahal mereka mempunyai semangat belajar yang tinggi untuk memeperoleh pendidikan. Pemerintah harusnya menyadari keadaan pendidikan di Indonesia ini dengan cara penyampaian pada media televisi agar dapat menyiarkan berita yang berdampak pada anak-anak bangsa kita. Seperti misalnya, masih kita temui fasilitas sekolahan yang buruk, atap bocor, dan akses menuju sekolah yang sulit dilalui dan masih kita jumpai di pelosok desa.

Anggaran pendidikan sudah semestinya dirancang secara detail dan dipergunakan sebak-baiknya. Anak bangsa perlu cerdas dan perlu dukungan.  Jangan sesekali menyalahgunakan anggaran pendidikan untuk kepentingan pribadi. Kalau sudah begitu, tentu rakyat yang merasa dirugikan. Program kerja pendidikan di Indonesia sering kali berubah tiap pergantian pemimpin. Hal ini menyebabkan tidak tercapainya tujuan pendidikan. Hanya saja para pemimpin melihat berbagai peluang untuk  mengejar populeritas para pemimpin.

Lalu, apa solusi yang diharapkan pada kondisi seperti ini? Dari manakah letak kesalahan dan siapa yang harus memperbaiki?. Saya kira, jawabannya ada pada setiap benak individu masing-masing. Saling salah menyalahkan bukan solusi untuk pemerataan dari sistem pendidikan itu sendiri. Sudah seharusnya kita saling bersinergi untuk membangun pendidikan Indonesia menjadi yang lebih baik. Harus dimulai dari kesadaran individu untuk merubah sikap. Sementara pemerintah, tetap fokus pada kebijakan yang telah dibuat dan harus benar-benar dapat dijalankan sesuai dengan tujuan dan pengambilan kebijakan. (DITA TAMARA)

1 komentar:

  1. gan ane bisa minta kontaknya yg bisa dihubungi?pengen mengajak bermitra..salam kenal

    BalasHapus

Follow me

@Way2themes

Follow Me