Minggu, 06 Mei 2018

Besok mau makan apa?


Alih fungsi lahan yang memicu menyusutnya lahan pertanian dikhawatirkan mengancam ketahanan pangan.

Luas lahan pertanian di Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, berkurang lebih dari 100 hektar per tahun. Walaupun belum berdampak terhadap penyediaan kebutuhan pangan, kondisi ini dipastikan menyebabkan produksi beras setiap tahun berkurang. Saat ini rata-rata produktivitas tanaman padi di Kabupaten Sleman mencapai 6,2 ton gabah kering giling (GKG) per hektar. Dengan penyusutan lahan pertanian lebih dari 100 hektar per tahun, setiap tahun penurunan produksi gabah mencapai 6.200 ton GKG. Jika dibiarkan terus-menerus, nantinya akan mengalami titik dimana ketersediaan pangan semakin menipis.

Salah satu faktor penyebab berkurangnya lahan pertanian di DIY adalah tingginya pertumbuhan penduduk di provinsi ini. Lahan pertanian yang diubah menjadi pemukiman maupun bangunan lain menyebabkan produksi pertanian juga ikut menurun. Berkurangnya luas lahan pertanian juga diakibatkan banyaknya alih fungsi lahan dari sebelumnya lahan pertanian menjadi kawasan apartemen, hotel, mall, dan rumah toko.

Selain menyebabkan menurunnya ketersediaan pangan, beralihnya fungsi lahan juga menyebabkan berkurangnya pendapatan petani di DIY. Pertumbuhan penduduk dan alih fungsi lahan juga menyebabkan beralihnya fungsi lahan resapan dan dapat menempatkan DIY terancam krisis air.
Hal ini sedikit banyak dipengaruhi oleh belum tegasnya regulasi pengaturan penggunaan lahan di daerah. Secara nasional maupun tingkat provinsi sudah ada peraturan khusus untuk pengendalian alih fungsi lahan. Di antaranya Perda nomor 10/2011 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan maupun Rencana Tata Ruang Wilayah. Sesuai peraturan daerah tersebut, pengalihan fungsi lahan hanya diperbolehkan untuk kepentingan umum semisal pembangunan bandara, jalan umum, dan lainnya.

Mengatasi masalah ini, dapat dilakukan pengawasan agar kemungkinan terburuk pada sektor pertanian DIY tidak terjadi, perlu dilakukan upaya-upaya untuk melindungi dan mempertahankan lahan pertanian sehingga petani dapat bercocoktanam secara aman dan berkelanjutan.
Beberapa kebijakan yang bisa dilakukan adalah penetapan kawasan pertanian, pengaturan peralihan hak atas lahan, dan alihfungsi lahan secara ketat, pengendalian lahan pertanian secara partisipatif, serta pemberlakukan sistem intensif dan disinsentif terhadap pelaku pembangunan yang menggunakan lahan pertanian. Kalau tidak segera ditangani besok mau makan beras darimana?

(META OETARI)

Foto : Sumber : http://www.baliekbis.com

Strategi "Oknum" Kikis Kepercayaan Masyarakat terhadap Aksi Mahasiswa

Mendengar kata Demontrasi Mahasiswa, Apa yang melekat pada fikiran anda?. Turun kejalan dengan beramai-ramai, orasi yang menggebu-gebu, bakar-bakar atribut, ricuh hingga perusakan fasilitas, atau sekelompok pelajar yang tidak terpelajar?. Image demikian semakin terbentuk tak kala dibenarkan oleh peristiwa demonstrasi yang sudah-sudah dan juga pemberitaan yang ada dimedia-media. Salah satu Elemen terdidik yang pro masyarakat justru tidak dipercaya masyarakat itu sendiri. Lantas siapa lagi yang akan menggebukan tuntutan atas ketidakadilan oleh mereka yang berkuasa.
Namun tunggu dulu apakah masyarakat kini tidak pandai menilai. Atau memang image demikian sengaja dibentuk, agar masyarakat sendiri menjadi apatis terhadap aksi-aksi mahasiswa.
Menengok peristiwa demonstrasi bertajuk gerakan 1 Mei (Geram) Hari Buruh di Yogyakarta pekan lalu. Aksi yang diikuti berbagai organisasi mahasiswa DIY ini, “tadinya berjalan damai”. Namun tiba-tiba ricuh ketika hendak menutup aksi dengan membacakan pernyataan sikap. Disinyalir sekelompok orang masuk bergabung dalam aksi dan membuat onar. Dengan menggunakan pakaian serba hitam, sangat terlihat bagaimana mereka adalah kelompok atau oknum tertentu. Mereka menyelipkan motif lain dengan framing yang masih mengatasnamakan aksi 1 Mei. Dengan sengaja mericuh dan menebarkan isu-isu diluar konteks, bahkan memprovokasi antara massa dan masyarakat sekitar.

Kini 12 tersangka memang telah ditetapkan. Namun sorotan yang masih ramai hingga kini, bukanlah aksi 1 Mei. Tetapi justru aksi perusakan, dan aksi vandalisme diantaranya tulisan menteror sultan yakni tulisan “Bunuh Sultan”, “ hapuskan kesultanan”. Tentunya masyarakat DIY sendiri terpanggil dan geram. Sedang, pelaku bukan merupakan warga asli Yogyakarta.

Hal ini mau tidak mau semakin menimbulkan antipati masyarakat terhadap aksi-aksi mahasiswa secara keseluruhan. Memang, pelaku sendiri adalah seorang mahasiswa, tapi bisa jadi hal ini sudah terencana oleh entah siapa yang menyelipkan kepentingan, yang bau-baunya adalah kepentingan politik. Atau mungkin lebih buruknya perusakan ini tergolong strategi kontra intelejen, dimana didalamnya didukung aparatur- aparatur tertentu, kita tentunya juga tidak tahu. Berhubung  ada momen, langsung saja dimanfaatkan betul.

Sebelum menjustifikasi seharusnya masyarakat peka, tidak melulu langsung menyalahkan mahasiswa yang murni memang ingin menyampaikan aspirasinya. Memfilter media pemberitaan, media sosial, dan media apapun yang dapat dengan mudah memfiralkan sebuah permasalahan. Apabila didalam negara demokrasi, perihal demonstrasi saja telah berubah sudut pandang, maka dari mananya negara kita disebut negara demokrasi. Peliknya, demonstrasi selalu dianggap syarat akan kericuhan, keonaran dan perusakan.

Mahasiswa disini dapat dikatakan sebuah komunitas unik yang berada di masyarakat. Dengan kesempatan dan kelebihan yang dimilikinya, mahasiswa mampu berada sedikit di atas masyarakat. Untuk itu siapa lagi yang akan menjadi Agent of Change (agen perubahan), mengontrol keadaan sosial, meneruskan tongkat etafet bangsa, jika image yang digambarkan seperti ini adanya. Namun pada intinya, tidak semua organisasi mahasiswa itu hobi merecok, kita harus melek akan fakta bukan karena image yang diada-ada.

Dari semua fenomena di atas bisa jadi merupakan strategi yang memang sengaja dimanfaatkan “oknum”. Tanpa kita sadari opini negatif  terhadap mahasiswa yang terbentuk dalam masyarakat, itulah goals yang ingin timbulkan, dan image kontra demekianlah yang ingin disematkan pada Mahasiswa. Tujuannya apa? Perlahan-lahan mahasiswa tidak dipercaya lagi oleh masyarakat, idealisme tak dapat dipertahankan dan  Kasar bahasanya mahasiswa dibungkam perlahan.
(Inasa Abiyani)

POTRET PENDIDIKAN INDONESIA BELUM MERATA

Peringatan Hardiknas 2018 ini mengusung tema “Menguatkan Pendidikan, Memajukan Kebudayaan”. Lalu seperti apa kekuatan pendidikan di Indonesia? Apakah perkembangan pendidikan sudah sesuai dengan apa yang direncanakan atau malah sebaliknya? Permasalahan pendidikan memang masih sering terjadi di Indonesia. Akhir-akhir ini masalah edukasi dan segala macam seluk beluknya, yang kita ketahui menjadi masalah yang 'kronis' dan tidak kunjung usai. Data UNICEF tahun 2016 sebanyak 2,5 juta anak Indonesia tidak dapat menikmati pendidikan lanjutan yakni sebanyak 600 ribu anak usia sekolah dasar (SD) dan 1,9 juta anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP).  Pendidikan di sini melibatkan berbagai pihak, antara lain murid, guru, dan penyelenggara pendidikan lain yang terlibat.

Data menyebutkan, sebanyak 47,3 persen responden menjawab tidak bersekolah lagi karena masalah biaya, kemudian 31 persen karena ingin membantu orang tua dengan bekerja, serta 9,4 persen karena ingin melanjutkan pendidikan nonformal seperti pesantren atau mengambil kursus keterampilan lainnya. Mereka yang tidak dapat melanjutkan sekolah ini sebagian besar berijazah terakhir sekolah dasar (42,1 persen) maupun tidak memiliki ijazah (30,7 persen). Meski demikian, rencana untuk menyekolahkan anak ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ternyata cukup besar, yakni 93,9 persen.

Hal ini didukung oleh statement Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy menyatakan Pentingnya penguatan pendidikan dan kebudayaan juga merupakan respons terhadap pembangunan infrastruktur yang dilakukan Presiden Jokowi. Karena, menurutnya, pembangunan infrastruktur harus dibarengi dengan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Selain itu, masih banyak sistem pendidikan di Indonesia yang perlu diperbaiki untuk mencapai tujuan  Menguatkan Pendidikan.  Karena pandangan terhadap pendidikan belum bisa dikatakan merata. Kasus yang baru saja ramai diperbincangakan yakni Ujian Nasional yang dirasa menyulitkan dan merumitkan sebagian siswa. Protes pun sempat dilakukan dengan membanjiri kritikan di akun media sosial Kemendikbud. Karena tidak semua sekolah memenuhi standar pendidikan. Belum lagi sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan Ujian Nasional juga perlu ditindaklanjuti kembali.

Seperti yang kita ketahui bahwa kondisi peserta didik di tiap daerah itu berbeda-beda apalagi yang tinggal di perkotaan dengan di pelosok desa. tingkat kualitas pemahaman mereka berbeda dan juga tingkat SDM di daerah tersebut. Bahkan soal ujian yang mereka dapatkan, tingkat kesulitannya sama, padahal belum tentu soal yang mereka dapatkan itu telah diajarkan kepada gurunya, sedangkan gurunya yang lebih mengetahui atas kondisi peserta didiknya masing-masing. Guru lebih memilih dijadikan sebagai batas sampai dimanakah kemampuan para peserta didik di setiap masing-masing daerah, dan tidak sampai disitu saja kita juga harus memperhatikan dan memberikan pemerataan SDM yang baik dan berkualitas kepada daerah yang kita ketahui tingkat nilai UN peserta didik tersebut.

Pendidikan merupakan proses yang terus menerus. Artinya, pendidikan harus tetap berjalan tanpa berhenti. Sebagai warga negara Indonesia, sudah menjadi kewajiban untuk menuntut ilmu. Namun, lagi – lagi masalah pendidikan ada pada biaya. Potret klasik tidak meratanya pendidikan di Indonesia selain putus sekolah memang masalah ekonomi. Padahal mereka mempunyai semangat belajar yang tinggi untuk memeperoleh pendidikan. Pemerintah harusnya menyadari keadaan pendidikan di Indonesia ini dengan cara penyampaian pada media televisi agar dapat menyiarkan berita yang berdampak pada anak-anak bangsa kita. Seperti misalnya, masih kita temui fasilitas sekolahan yang buruk, atap bocor, dan akses menuju sekolah yang sulit dilalui dan masih kita jumpai di pelosok desa.

Anggaran pendidikan sudah semestinya dirancang secara detail dan dipergunakan sebak-baiknya. Anak bangsa perlu cerdas dan perlu dukungan.  Jangan sesekali menyalahgunakan anggaran pendidikan untuk kepentingan pribadi. Kalau sudah begitu, tentu rakyat yang merasa dirugikan. Program kerja pendidikan di Indonesia sering kali berubah tiap pergantian pemimpin. Hal ini menyebabkan tidak tercapainya tujuan pendidikan. Hanya saja para pemimpin melihat berbagai peluang untuk  mengejar populeritas para pemimpin.

Lalu, apa solusi yang diharapkan pada kondisi seperti ini? Dari manakah letak kesalahan dan siapa yang harus memperbaiki?. Saya kira, jawabannya ada pada setiap benak individu masing-masing. Saling salah menyalahkan bukan solusi untuk pemerataan dari sistem pendidikan itu sendiri. Sudah seharusnya kita saling bersinergi untuk membangun pendidikan Indonesia menjadi yang lebih baik. Harus dimulai dari kesadaran individu untuk merubah sikap. Sementara pemerintah, tetap fokus pada kebijakan yang telah dibuat dan harus benar-benar dapat dijalankan sesuai dengan tujuan dan pengambilan kebijakan. (DITA TAMARA)

Follow me

@Way2themes

Follow Me